Komitmen Kementerian Pendidikan Nasional untuk melakukan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan terus dilakukan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar memiliki komitmen untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003: Pasal 51, Butir 1 yang menyatakan “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. Untuk mengembangkan program Manajemen Berbasis Sekolah tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, diantaranya kerjasama

Manual Rekonstruksi dan Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Madrasah ini dirancang khusus untuk para penanggungjawab lapangan. Tujuannya adalah agar mereka memahami dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kaidah teknis dan tatalaksana pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis konstruksi dan standar nasional pendidikan. Selain aspek teknis, manual ini dapat membantu kepala sekolah dan komite sekolah sebagai penanggungjawab utama rekonstruksi dan rehabilitasi untuk dapat mengelola dana dan mempertangungjawabkan hasil-hasilnya secara transparan. DBE1 menyusun Manual Rekonstruksi dan Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Madrasah. Sebagian besar isi manual ini mengacu pada manual Depdiknas tentang rehabilitasi gedung SD/MI dan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMP/MTs dengan

Panduan Kegiatan DBE1 Tingkat Kabupaten September 2011, yang berisi tentang : 1. Keuangan Panduan keuang berisi Analisis Keuangan Pendidikan Kabupaten/Kota (AKPK) yaitu suatu metode untuk menghitung dan menganalisis belanja sektor pendidikan di Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota) dari berbagai sumber pendanaan pemerintah, yaitu Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota, Pemda Provinsi, dan Pemerintah Pusat. 2. Perencanaan Berhubungan dengan Pengembangan Profil Kabupaten/Kota. Edisi ini menyertakan data mengenai pendidik dan tenaga kependidikan dan dikembangkan berdasarkan peraturan pemerintah yang terbaru termasuk peraturan-peraturan Pendidikan Nasional dan Dalam Negeri. Panduan ini menyertai panduan DBE1 dalam manajemen data (Panduan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

Laporan Wartawan Tribun Timur, MulyadiTRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - Lembaga USAID Prioritas melatih 8 kepala sekolah, komite sekolah, pengawas, dan guru manajemen berbasis sekolah (MBS) di Hotel Grand Star Parepare, Senin (13/4/2015).Delapan sekolah tersebut yakni, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 6, SMAN 7, SMAN 8, SMAN 12, MtsN, Mts DDI.Koordinator Usaid Prioritas Parepare, Muh Hamka S mengatakan total peserta pelatihan ini sebanyak 60 orang terdiri dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, pengawas, dan pegawai Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama Wilayah Parepare.Koordinator USAID Prioritas Parepare, Muh Hamka S mengatakan, MBS adalah metode di mana seluruh elemen sekolah secara bersama menyatukan visi, dan misi untuk meningkatkan pembelajaran."Selama ini kan terkadang terjadi tidak sejalan