Follow Us Email Facebook Google LinkedIn Twitter

Politisasi Pendidikan & MBS

Minggu, 01/12/2013 14:46:47

02mbs template.jpg

Teguh Triwiyanto. Sesi ketiga seminar MBS di Hotel Olino Kota Malang. Sesi ini dilaksanakan secara panel antara Chairun Mokoginta dan Prof. Dr. Aris Munandar, M.Pd. Chairun Mokoginta Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bolaang Mongondou dalam sesi seminar pagi (30 Nopember 2011) menyampaikan pengalaman legislatif dalam pengembangan MBS. Menurut Chairun Mokoginta, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, termasuk didalamnya eksekutif dan legislatif. Khusus legislatif, dibutuhkan orang yang memiliki kepedulian yang baik terhadap pendidikan, sebab jika tidak memiliki itu maka rentan sekali terjadi politisasi pendidikan. Alih-alih menyerap aspirasi masyarakat, politisasi pendidikan menjadikan mutu pendidikan tergadaikan. Selain pendanaan pendidikan, dibutuhkan antusiasme dari semua kalangan dalam mendukung usaha-usaha pendidikan, termasuk MBS.

Konsistensi terhadap kebijakan dan program-program yang sudah ditetapkan, tidak sekedar mencari popularitas semata-mata. Keyakinan bahwa tugas yang diemban merupakan amanah untuk berbuat terbaik, kalau diberi amanah dibidang pendidikan maka harus bekerja sebaik mungkin untuk bidangnya. Membangun MBS dibutuhkan kemampuan manajerial kepala sekolah, tetapi anasir politik menembus dunia pendidikan. Bahkan di daerah kami banyak guru yang mutasi dan menduduki jabatan struktural karena politisasi pendidikan yang kuat. Bahkan ada sekolah dengan jumlah guru cuma satu orang, sementara penarikan guru menjadi pejabat-pejabat struktural tidak pernah berhenti. Persoalan-persoalan seperti ini harus dihentikan dengan digantikan dengan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan MBS. Untuk mengembangkan MBS di daerah dibutuhkan akuntabilitas, semua harus transparan dan tidak menutupi keuangan.

Pertanggungjawaban anggaran menjadi penting sebagai wujud kepercayaan rakyat kepada penerima amanah, ekesekutif dan legislatif. Saat menyampaikan materinya Prof. Dr. Aris Munandar, M.Pd, Rektor Universitas Negeri Makasar, dari hasil penelitiannya menemukan bahwa 50 persen SD tidak memiliki media komunikasi dengan masyarakat, misalnya buletin atau yang lebih modern yaitu website. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sekolah jarang dalam memberikan umpan balik terhadap kepuasan peserta didik, padahal aktivitas tersebut merupakan aktivitas control terhadap pelaksanaan MBS. MBS merupakan salah satu pendekatan manajemen sekolah yang efektif kalau dilaksanakan dengan baik, beberapa studi menunjukkan hal tersebut. Faktor kepemimpinan di dalam memperoleh proses inovasi di sekolah, kepala sekolah menjadi penting posisinya. Penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu kepala sekolah, maka kepemimpinan sekolah menjadi begitu pentingnya.

Ketika di tanya partisipasi asosiasi profesi yang sangat dekat dengan praktek MBS yaitu Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMAPI) ada beberapa hal yang disampaikan Prof. Aris. Menurut Prof. Aris, ISMAPI Sulawesi Selatan sejak tahun 2006 sampai sekarang terus mendorong peningkatan kapasitas kepala sekolah, ada fakta untuk calon kepala, terdapat 18 kabupaten/kota sudah menjalin kerja sama untuk peingkatan kapasitas kepala sekolah. Proses ini semestinya terjadi dengan provinsi-provinsi yang lain. Tetapi memang di beberapa daerah masih kuatnya politik pendidikan, kapasitas kepala sekolah karenanya sering terabaikan. Sementara itu Subandi (pengawas SD DKI Jakarta) mengatakan kompetensi kepala sekolah perempuan lebih baik dari pada laki-laki, tetapi politisasi pendidikan sering memarginalkannya dengan menjadikan laki-laki sebagai kepala sekolah. Politisasi pendidikan masih menggejala, fenomena tim sukses menjadi salah satu indikatornya. Mutasi ke daerah terpencil juga menjadi salah satu kejadian yang tidak terhindarkan karena politisasi pendidikan (kalau menang akan kemana, tapi kalau kalah mau dikemanakan?).

Sahdiana, dari Yogyakarta mengatakan MBS tidak mungkin terlepas dari unsur-unsur yang terkait, termasuk dukungan masyarakat. Dalam pengelolaan sekolah membutuhkan akuntabilitas dan otonomi, tetapi hak tersebut akan terhambat karena kehadiran kurikulum dan buku yang tersentralisasi. Erni Mularsih dari Sumatera Utara menyampaikan dalam sesi diskusi bahwa MBS semestinya secara massif dilakukan sosialisasi. Pengalaman di daerah kami, perencanaan pendidikan, termasuk sosialisasi program-program MBS, sering membentur tembok legislatif/DPRD. Erni juga menegaskan perlunya perlindungan untuk jabatan kepala sekolah dari politisasi pendidikan. Yusak Wesi dari NTT menyambut persoalan ini dengan tegas-tegas mengatakan bahwa perlu strategi untuk membendung politisasi pendidikan. Strategi yang menjadikan pendidikan sebagai sistem yang imun dari politik praktis, melalui pendidik dan tenaga pendidikan yang bekerja secara profesional. Profesional artinya bekerja dengan standar-standar yang jelas dan terukur.

 

 

Posting oleh mbsadministrator 7 tahun yang lalu - Dibaca 122613 kali

 
Tag : #Politisasi Pendidikan # MBS

Berikan Komentar Anda

Artikel Pilihan
Bacaan Lainnya
Selasa, 15/09/2020 12:04:32
Pandemi Covid-19 akan Mempengaruhi Pengelolaan Pendidikan dan Sekolah

JAKARTA. Pengadaan pembelajaran oleh pengelola atau institusi pendidikan pada masa pandemi covid-19 mendapat...

Senin, 07/09/2020 09:20:17
Peran Kepala Sekolah di Saat Pandemi Covid-19

Jambi, – Berbicara kepemimpinan organisasi sekolah, kepala sekolah merupakan seseorang yang berada di garda...

7 Pilar MBS
MBS portal
Tujuh Pilar Manajemen Berbasis Sekolah
  Tujuh pilar MBS yaitu kurikulum dan pembelajaran, peserta didik pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, hubungan sekolah dan masyarakat, dan budaya dan lingkungan sekolah. Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah adalah pengaturan kurikulum dan...
Informasi Terbaru
Modul dan Pedoman
Video MBS
Modul MBS
Paket Pelatihan 3
Paket Pelatihan 3
7 tahun yang lalu - dibaca 75940 kali
Paket Pelatihan 2
Paket Pelatihan 2
7 tahun yang lalu - dibaca 57028 kali
Paket Pelatihan 1
Paket Pelatihan 1
7 tahun yang lalu - dibaca 85284 kali
Berbagi Pengalaman Praktik yang Baik
Berbagi Pengalaman Praktik yang Baik
7 tahun yang lalu - dibaca 63015 kali
MODUL 6 UNIT 3
MODUL 6 UNIT 3
5 tahun yang lalu - dibaca 61616 kali
Modul Pelatihan 6: Praktik Yang Baik
Modul Pelatihan 6: Praktik Yang Baik
5 tahun yang lalu - dibaca 70817 kali
Panduan Lokakarya Bagi Fasilitator Renstra
Panduan Lokakarya Bagi Fasilitator...
7 tahun yang lalu - dibaca 61794 kali
Praktik Yang Baik: Modul Keuangan Pendidikan
Praktik Yang Baik: Modul Keuangan...
7 tahun yang lalu - dibaca 45444 kali
Info MBS
Melihat Kendala Terberat Saat Membuka Kembali Sekolah di Masa Pandemi
Melihat Kendala Terberat Saat Membuka...
3 minggu yang lalu - dibaca 161 kali
Kemendikbud: Belajar dari Rumah Tidak Harus Terbebani Target Kurikulum
Kemendikbud: Belajar dari Rumah Tidak...
2 bulan yang lalu - dibaca 323 kali
Nasib Pelajar di Tengah Pandemi 
Nasib Pelajar di Tengah Pandemi 
2 bulan yang lalu - dibaca 425 kali
Survei Kemendikbud: Peran Orangtua Penting dalam Pelaksanaan Belajar Dari Rumah
Survei Kemendikbud: Peran Orangtua...
3 bulan yang lalu - dibaca 720 kali
Hadapi Pandemi Covid-19, Kemendikbud Sederhanakan Kurikulum
Hadapi Pandemi Covid-19, Kemendikbud...
3 bulan yang lalu - dibaca 787 kali
Kemendikbud: Tahun Ajaran Baru Bukan...
3 bulan yang lalu - dibaca 926 kali
New Normal di Dunia Pendidikan : PGRI Usul Kurikulum Sekolah Era Pandemi Covid-19
New Normal di Dunia Pendidikan : PGRI...
4 bulan yang lalu - dibaca 1274 kali
3 Inspirasi Manajemen Berbasis Sekolah...
7 bulan yang lalu - dibaca 1758 kali
Follow Us :
Get it on Google Play

©2013-2020 Manajemen Berbasis Sekolah
MUsage: 3.52 Mb - Loading : 4.16718 seconds