Follow Us Email Facebook Google LinkedIn Twitter

Politisasi Pendidikan & MBS

Minggu, 01/12/2013 14:46:47

02mbs template.jpg

Teguh Triwiyanto. Sesi ketiga seminar MBS di Hotel Olino Kota Malang. Sesi ini dilaksanakan secara panel antara Chairun Mokoginta dan Prof. Dr. Aris Munandar, M.Pd. Chairun Mokoginta Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bolaang Mongondou dalam sesi seminar pagi (30 Nopember 2011) menyampaikan pengalaman legislatif dalam pengembangan MBS. Menurut Chairun Mokoginta, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, termasuk didalamnya eksekutif dan legislatif. Khusus legislatif, dibutuhkan orang yang memiliki kepedulian yang baik terhadap pendidikan, sebab jika tidak memiliki itu maka rentan sekali terjadi politisasi pendidikan. Alih-alih menyerap aspirasi masyarakat, politisasi pendidikan menjadikan mutu pendidikan tergadaikan. Selain pendanaan pendidikan, dibutuhkan antusiasme dari semua kalangan dalam mendukung usaha-usaha pendidikan, termasuk MBS.

Konsistensi terhadap kebijakan dan program-program yang sudah ditetapkan, tidak sekedar mencari popularitas semata-mata. Keyakinan bahwa tugas yang diemban merupakan amanah untuk berbuat terbaik, kalau diberi amanah dibidang pendidikan maka harus bekerja sebaik mungkin untuk bidangnya. Membangun MBS dibutuhkan kemampuan manajerial kepala sekolah, tetapi anasir politik menembus dunia pendidikan. Bahkan di daerah kami banyak guru yang mutasi dan menduduki jabatan struktural karena politisasi pendidikan yang kuat. Bahkan ada sekolah dengan jumlah guru cuma satu orang, sementara penarikan guru menjadi pejabat-pejabat struktural tidak pernah berhenti. Persoalan-persoalan seperti ini harus dihentikan dengan digantikan dengan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan MBS. Untuk mengembangkan MBS di daerah dibutuhkan akuntabilitas, semua harus transparan dan tidak menutupi keuangan.

Pertanggungjawaban anggaran menjadi penting sebagai wujud kepercayaan rakyat kepada penerima amanah, ekesekutif dan legislatif. Saat menyampaikan materinya Prof. Dr. Aris Munandar, M.Pd, Rektor Universitas Negeri Makasar, dari hasil penelitiannya menemukan bahwa 50 persen SD tidak memiliki media komunikasi dengan masyarakat, misalnya buletin atau yang lebih modern yaitu website. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sekolah jarang dalam memberikan umpan balik terhadap kepuasan peserta didik, padahal aktivitas tersebut merupakan aktivitas control terhadap pelaksanaan MBS. MBS merupakan salah satu pendekatan manajemen sekolah yang efektif kalau dilaksanakan dengan baik, beberapa studi menunjukkan hal tersebut. Faktor kepemimpinan di dalam memperoleh proses inovasi di sekolah, kepala sekolah menjadi penting posisinya. Penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu kepala sekolah, maka kepemimpinan sekolah menjadi begitu pentingnya.

Ketika di tanya partisipasi asosiasi profesi yang sangat dekat dengan praktek MBS yaitu Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMAPI) ada beberapa hal yang disampaikan Prof. Aris. Menurut Prof. Aris, ISMAPI Sulawesi Selatan sejak tahun 2006 sampai sekarang terus mendorong peningkatan kapasitas kepala sekolah, ada fakta untuk calon kepala, terdapat 18 kabupaten/kota sudah menjalin kerja sama untuk peingkatan kapasitas kepala sekolah. Proses ini semestinya terjadi dengan provinsi-provinsi yang lain. Tetapi memang di beberapa daerah masih kuatnya politik pendidikan, kapasitas kepala sekolah karenanya sering terabaikan. Sementara itu Subandi (pengawas SD DKI Jakarta) mengatakan kompetensi kepala sekolah perempuan lebih baik dari pada laki-laki, tetapi politisasi pendidikan sering memarginalkannya dengan menjadikan laki-laki sebagai kepala sekolah. Politisasi pendidikan masih menggejala, fenomena tim sukses menjadi salah satu indikatornya. Mutasi ke daerah terpencil juga menjadi salah satu kejadian yang tidak terhindarkan karena politisasi pendidikan (kalau menang akan kemana, tapi kalau kalah mau dikemanakan?).

Sahdiana, dari Yogyakarta mengatakan MBS tidak mungkin terlepas dari unsur-unsur yang terkait, termasuk dukungan masyarakat. Dalam pengelolaan sekolah membutuhkan akuntabilitas dan otonomi, tetapi hak tersebut akan terhambat karena kehadiran kurikulum dan buku yang tersentralisasi. Erni Mularsih dari Sumatera Utara menyampaikan dalam sesi diskusi bahwa MBS semestinya secara massif dilakukan sosialisasi. Pengalaman di daerah kami, perencanaan pendidikan, termasuk sosialisasi program-program MBS, sering membentur tembok legislatif/DPRD. Erni juga menegaskan perlunya perlindungan untuk jabatan kepala sekolah dari politisasi pendidikan. Yusak Wesi dari NTT menyambut persoalan ini dengan tegas-tegas mengatakan bahwa perlu strategi untuk membendung politisasi pendidikan. Strategi yang menjadikan pendidikan sebagai sistem yang imun dari politik praktis, melalui pendidik dan tenaga pendidikan yang bekerja secara profesional. Profesional artinya bekerja dengan standar-standar yang jelas dan terukur.

 

 

Posting oleh mbsadministrator 7 tahun yang lalu - Dibaca 119792 kali

 
Tag : #Politisasi Pendidikan # MBS

Berikan Komentar Anda

Artikel Pilihan
Bacaan Lainnya
Senin, 06/07/2020 08:51:06
Pandemi, Pendidikan, dan Persaingan Privilese

Jakarta -  Pandemi telah mengakar sampai ke semua lini dan memang telah menyeret kita pada dimensi yang berbeda....

Senin, 29/06/2020 07:40:24
Survei Kemendikbud: Peran Orangtua Penting dalam Pelaksanaan Belajar Dari Rumah

Pandemi covid-19 di Indonesia, membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) menerapkan sistem...

7 Pilar MBS
MBS portal
Tujuh Pilar Manajemen Berbasis Sekolah
  Tujuh pilar MBS yaitu kurikulum dan pembelajaran, peserta didik pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, hubungan sekolah dan masyarakat, dan budaya dan lingkungan sekolah. Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah adalah pengaturan kurikulum dan...
Informasi Terbaru
Modul dan Pedoman
Video MBS
Modul MBS
Paket Pelatihan 3
Paket Pelatihan 3
7 tahun yang lalu - dibaca 73322 kali
Paket Pelatihan 2
Paket Pelatihan 2
7 tahun yang lalu - dibaca 55112 kali
Paket Pelatihan 1
Paket Pelatihan 1
7 tahun yang lalu - dibaca 82197 kali
Berbagi Pengalaman Praktik yang Baik
Berbagi Pengalaman Praktik yang Baik
7 tahun yang lalu - dibaca 60975 kali
MODUL 6 UNIT 3
MODUL 6 UNIT 3
5 tahun yang lalu - dibaca 59459 kali
Modul Pelatihan 6: Praktik Yang Baik
Modul Pelatihan 6: Praktik Yang Baik
5 tahun yang lalu - dibaca 68600 kali
Panduan Lokakarya Bagi Fasilitator Renstra
Panduan Lokakarya Bagi Fasilitator...
7 tahun yang lalu - dibaca 59750 kali
Praktik Yang Baik: Modul Keuangan Pendidikan
Praktik Yang Baik: Modul Keuangan...
7 tahun yang lalu - dibaca 44097 kali
Info MBS
Survei Kemendikbud: Peran Orangtua Penting dalam Pelaksanaan Belajar Dari Rumah
Survei Kemendikbud: Peran Orangtua...
1 minggu yang lalu - dibaca 65 kali
Hadapi Pandemi Covid-19, Kemendikbud Sederhanakan Kurikulum
Hadapi Pandemi Covid-19, Kemendikbud...
2 minggu yang lalu - dibaca 111 kali
Kemendikbud: Tahun Ajaran Baru Bukan...
3 minggu yang lalu - dibaca 204 kali
New Normal di Dunia Pendidikan : PGRI Usul Kurikulum Sekolah Era Pandemi Covid-19
New Normal di Dunia Pendidikan : PGRI...
4 minggu yang lalu - dibaca 276 kali
3 Inspirasi Manajemen Berbasis Sekolah...
4 bulan yang lalu - dibaca 788 kali
Mendikbud Tetapkan Empat Pokok...
6 bulan yang lalu - dibaca 1654 kali
PPDB 2019 SMP Sistem Zonasi, Nilai USBN...
1 tahun yang lalu - dibaca 5463 kali
Penghapusan Ujian Nasional Tak Otomatis...
1 tahun yang lalu - dibaca 5917 kali
Follow Us :
Get it on Google Play

©2013-2020 Manajemen Berbasis Sekolah
MUsage: 3.54 Mb - Loading : 4.04040 seconds