Follow Us Email Facebook Google LinkedIn Twitter

Dongkrak Mutu Tenaga Kerja, Pelatihan Vokasi Butuh Suntikan Beasiswa!

Selasa, 30/01/2018 13:03:59

32vocational need.jpg


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendorong agar tenaga kerja Indonesia dapat mengikuti pelatihan vokasi (vocational training). Dengan begitu, tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi khusus dan tersertifikasi.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, saat ini Indonesia mengalami kelebihan (over supply) tenaga kerja di level operator. Sedangkan, tenaga kerja dengan kategori teknisi dan tenaga ahli jumlahnya sangat terbatas.

Seperti yang dilansir Kompas.com pada Kamis (4/1/2018), Indonesia masih kekurangan tenaga terampil untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur. Ketua Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), Davy Sukamta, mengatakan tenaga terampil yang dibutuhkan mesti berpengalaman dan lulus sertifikasi.

Sementara, nilai pasar industri konstruksi di Indonesia mencapai Rp 1.000 triliun. Nilai itu termasuk untuk pembangunan infrastruktur umum, gedung, bendungan, maupun perumahan rakyat. Pemerintah membiayai sekira 35 persen dari total nilai industri tersebut. Sedangkan, serapan tenaga kerja sektor konstruksi mencapai lebih dari 7 juta orang.

Sebagai contoh, perbandingan tenaga ahli dan tenaga terampil maupun pekerja konstruksi di Indonesia masih masih jauh dari ideal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat perbandingannya tidak sampai 10 persen dari kebutuhan tenaga ahli sektor konstruksi.

Para tenaga ahli yang telah disertifikasi itu tersebar di semua level, baik perencana, pengawas, maupun pelaksana proyek. Tenaga ahli pada sektor jasa konstruksi meliputi bidang arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan.

Hanif Dhakiri mengakui, kekurangan tenaga kerja terampil dan tersertifikasi merupakan tantangan yang mesti diselesaikan dalam waktu singkat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar pelatihan vokasi.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tengah gencar membangun infrastruktur. Salah satu yang mesti dilakukan adalah pembebasan lahan. Namun, proses itu sempat terhambat karena kurangnya juru ukur tanah.

Seseorang mesti menempuh pendidikan sekian tahun lamanya untuk menjadi juru ukur tanah. Di samping itu, pembangunan mesti segera dilaksanakan. Berangkat dari persoalan itu, Kemenakertrans bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberi pelatihan untuk posisi asisten juru ukur tanah. Waktu pelatihan untuk tenaga kerja cukup singkat yakni tiga hingga empat bulan saja.

 

Proses pembebasan lahan untuk ruas Tol Cinere-Serpong di Bambu Apus, Pamulang, Tangerang Selatan, Senin (11/12/2017).
Proses pembebasan lahan untuk ruas Tol Cinere-Serpong di Bambu Apus, Pamulang, Tangerang Selatan, Senin (11/12/2017).(Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.com)

 

Menurut dia, pelatihan vokasi seperti itu dibutuhkan untuk mengimbangi permintaan kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar kerja, bukan hanya di sektor kontruksi. Bila tenaga kerja mesti menempuh pendidikan formal, tentu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sementara, kebutuhan tenaga kerja tidak bisa menunggu lama.

“Saat ini, industri berubah sangat cepat. Jika pendidikan masih berpola sama, maka tenaga kerja yang dihasilkan dunia pendidikan pasti ketinggalan dibandingkan perubahan di dunia usaha itu sendiri. Nggak akan ngejar!” ujarnya.

Pelatihan vokasi memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit sebab teknologi dan peralatan yang dibutuhkan memang tidak murah. Bahkan, tenaga kerja agar dapat menguasai keterampilan level tertentu pada sektor khusus mesti memburu ilmu ke negara lain.

Untuk itulah, Hanif berharap Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP) Kementerian Keuangan dapat mengalokasikan dana beasiswa untuk pelatihan vokasi (vocational training dan retraining).

 

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri memaparkan tentang situasi ketenagakerjaan di Indonesia di Kantor Kemenakertrans Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri memaparkan tentang situasi ketenagakerjaan di Indonesia di Kantor Kemenakertrans Jakarta, Kamis (18/1/2018).(KOMPAS.com/ KURNIASIH BUDI)

 

Kemenakertrans tengah mengkaji dua hal terkait ketenagakerjaan yaitu Skill Development Fund (SDF) dan Unemployment Benefit (UB) dengan lintas kementerian. Pembiayaan pelatihan vokasi, ujar dia, masuk dalam skenario SDF.

Akhir tahun lalu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana mengubah Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) menjadi Dana Abadi Pendidikan. Dana abadi pendidikan tersebut telah mencapai lebih dari Rp 31 triliun dan bakal terus meningkat di masa mendatang.

Presiden Joko Widodo menegaskan dana abadi pendidikan mesti dikelola secara tepat, lebih produktif, lebih terukur, dan jelas manfaatnya bagi peningkatan kualitas SDM. Jokowi meminta dana tersebut bisa digunakan untuk membiayai penelitian terkait pangan, energi dan mengantisipasi teknologi, pengembangan ekonomi digital, dan riset produktif lainnya.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta agar dana abadi pendidikan bisa menyentuh sektor ketenagakerjaan. Apalagi, mayoritas tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SD dan SMP yang membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Wujud penyaluran beasiswa bagi pekerja tersebut berbentuk program beasiswa pendidikan maupun pelatihan vokasi.

Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo berpendapat, pemerintah perlu mengambil langkah terobosan untuk menurunkan ketimpangan pasar kerja yang dialami jutaan kaum muda. Ketimpangan terjadi antara tenaga kerja yang high skill dan low skill, antara yang jobholder dengan jobless, dan antara low wages dengan high wages.

“Cara yang mudah dan dapat serta perlu dilakukan adalah dengan memanfaatkan dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP Kementerian Keuangan,” katanya.

 

Peserta pelatihan vokasi pada salah satu Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pelatihan vokasi dibutuhkan agar skill dan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Peserta pelatihan vokasi pada salah satu Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pelatihan vokasi dibutuhkan agar skill dan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.(Dok. Humas Kemenakertrans)

Sugeng merinci, 5 hingga 10 persen dana yang dikelola LPDP per tahunnya dapat dialokasikan untuk beasiswa pelatihan vokasi dan pemagangan kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Alokasi beasiswa pada 2017 melalui LPDP sebesar Rp 3 triliun. Sepuluh persen dari dana beasiswa itu sekira Rp 300 miliar.

 

“Ini bisa menjadi angka awal. Jika dalam pelaksanaannya baik, bisa naik 20 hingga 30 persen. Artinya, per tahun bisa mencapai Rp 500 miliar,” tuturnya.

Pelatihan vokasi dan pemagangan bisa juga diselenggarakan oleh kampus swasta seperti Politeknik Akademi Teknik Mesin Indonesia (ATMI) di Cikarang atau Balai Latihan Kerja (BLK) unggulan.

Pemagangan, ia melanjutkan, juga bisa dilaksanakan di perusahaan BUMN, perusahaan asing, maupun perusahaan berskala besar seperti Astra. Bahkan, tenaga kerja yang perlu meningkatkan keterampilan bisa magang di Jepang maupun Korea yang menjadi basis industri tertentu.

 

 


sumber (http://edukasi.kompas.com/read/2018/01/26/07433081/dongkrak-mutu-tenaga-kerja-pelatihan-vokasi-butuh-suntikan-beasiswa)

Posting oleh Desi Eri K 3 minggu yang lalu - Dibaca 100 kali

 
Tag : #peransmk #peranvocational #SMKbisa #MBS #PSM #beasiswa

Berikan Komentar Anda

Artikel Pilihan
Bacaan Lainnya
Selasa, 30/01/2018 13:03:59
Dongkrak Mutu Tenaga Kerja, Pelatihan Vokasi Butuh Suntikan Beasiswa!

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendorong agar tenaga kerja Indonesia dapat...

Minggu, 20/01/2018 12:32:21
Berdayakan SMK, Mendikbud Siapkan Beasiswa Ke Luar Negeri

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengapresiasi para pelaku media massa yang ikut terjun...

7 Pilar MBS
MBS portal
2. Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah
a. Konsep DasarManajemen peserta didik berbasis sekolah adalah pengaturan peserta didik yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan peserta didik di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis...
Informasi Terbaru
Penelitian
MBS portal
Manajemen Berbasis Sekolah dalam Kerangka Penguatan Otonomi Sekolah
Manajemen Berbasis Sekolah dalam Kerangka Penguatan Otonomi Sekolah   A n s a r Universitas Negeri Gorontalo   Abstrac: School Based Management (SBM) is a gift of freedom (autonomy) to the school to take care of everything related to the operation of the school in order to achieve goals...
Modul dan Pedoman
Video MBS
Modul MBS
Modul Pelatihan Praktik Yang Baik Kelas Awal
Modul Pelatihan Praktik Yang Baik Kelas...
2 tahun yang lalu - dibaca 43585 kali
Contoh Sukses Pelaksanaan MBS
Contoh Sukses Pelaksanaan MBS
4 tahun yang lalu - dibaca 28148 kali
Panduan Advokasi dan Lokakarya Penyusunan Rencana Kegiatan, Anggaran, Supervisi dan Monitoring Program MBS
Panduan Advokasi dan Lokakarya...
4 tahun yang lalu - dibaca 15054 kali
Paket Pelatihan Lanjutan untuk Sekolah dan Masyarakat
Paket Pelatihan Lanjutan untuk Sekolah...
4 tahun yang lalu - dibaca 11917 kali
Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan
Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan
2 tahun yang lalu - dibaca 26430 kali
Panduan Pembelajaran Kelas Rangkap
Panduan Pembelajaran Kelas Rangkap
2 tahun yang lalu - dibaca 29060 kali
Asyik Belajar dengan PAKEM : Kelas Awal
Asyik Belajar dengan PAKEM : Kelas Awal
4 tahun yang lalu - dibaca 26239 kali
Asyik Belajar dengan PAKEM : IPS
Asyik Belajar dengan PAKEM : IPS
4 tahun yang lalu - dibaca 33918 kali
Info MBS
Jembatani Kompetensi Siswa dengan Kebutuhan Pelaku Dunia Usaha
Jembatani Kompetensi Siswa dengan...
4 bulan yang lalu - dibaca 765 kali
Pendidikan Informal untuk Penguatan Pembelajaran di Daerah Tertinggal
Pendidikan Informal untuk Penguatan...
4 bulan yang lalu - dibaca 975 kali
Sekolah Berasrama Asa bagi Anak Perbatasan
Sekolah Berasrama Asa bagi Anak...
5 bulan yang lalu - dibaca 1066 kali
Program Keahlian Ganda Butuh Praktik Mengajar Realistik
Program Keahlian Ganda Butuh Praktik...
5 bulan yang lalu - dibaca 1200 kali
Permen tentang Penguatan Pendidikan Karakter Disiapkan dalam Sepekan
Permen tentang Penguatan Pendidikan...
5 bulan yang lalu - dibaca 1616 kali
Pemerataan Pendidikan Siapkan SDM Berkarakter dan Berdaya Saing
Pemerataan Pendidikan Siapkan SDM...
5 bulan yang lalu - dibaca 1871 kali
72 Tahun Merdeka, Apa Kabar Pendidikan Indonesia?
72 Tahun Merdeka, Apa Kabar Pendidikan...
6 bulan yang lalu - dibaca 1459 kali
Lewat Teknologi, Anak-anak Muda Bicara Perpecahan Bangsa
Lewat Teknologi, Anak-anak Muda Bicara...
7 bulan yang lalu - dibaca 1633 kali
Follow Us :
Get it on Google Play

©2013-2018 Manajemen Berbasis Sekolah
MUsage: 3.6 Mb - Loading : 3.97652 seconds