Follow Us Email Facebook Google LinkedIn Twitter

Permen tentang Penguatan Pendidikan Karakter Disiapkan dalam Sepekan

Senin, 11/09/2017 14:40:30

50PPK new.jpg


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) terkait Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Peraturan itu merupakan turunan dari Perpres Nomor 87 Tahun 2017.

“Pasti nanti ada Permen. Dalam minggu ini kami siapkan peraturan menteri yang merupakan turunan dari Perpres,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai mendampingi Presiden bertemu dengan pemangku kepentingan pendidikan karakter, Rabu (6/9/2017).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Presiden Jokowi berharap pendidikan karakter dapat berjalan optimal di sekolah-sekolah umum, pesantren, dan madrasah.

Jokowi memastikan Perpres  akan segera ditindaklanjuti dengan membuat petunjuk pelaksanaan dan teknis. Sehingga, peraturan itu dapat diterapkan di lapangan.

"Ini juga memberikan payung hukum bagi menteri, gubernur, bupati, dan walikota dalam menyiapkan anggaran untuk penguatan pendidikan karakter. Baik di madrasah, sekolah, dan di masyarakat. Saya kira kekuatan kepentingan Perpres ini ada di situ," katanya dalam siaran pers yang terima Kompas.com, Kamis (7/9/2017).

Muhadjir Effendy mengatakan, Perpres itu menguatkan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter yang dimulai sejak 2016.

Penguatan Pendidikan Karakter akan diterapkan di satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal. Sesuai pasal 15, pendanaan pelaksanaan PPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masyarakat, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Ketentuan peralihan dalam Perpres PPK itu menegaskan, satuan pendidikan formal yang telah melaksanakan PPK dengan pola lima hari sekolah, tetap dapat meneruskan kegiatan tersebut.

Pasal 9 Perpres menyatakan, penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan formal dapat dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.

“Kan naik ke Perpres, cakupannya semakin luas, tidak hanya di kewenangan Kemendikbud saja. Harinya opsional,” ujarnya.

Penguatan karakter bangsa

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan. PPK bertujuan memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga.

Sinergi antar-satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dibutuhkan dalam PPK yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Salah satu pokok penting pelaksanaan PPK tercantum dalam pasal 2 adalah upaya serius pemerintah untuk merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi berbagai elemen dalam ekosistem pendidikan.

Selain pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, PPK juga menyasar kelompok masyarakat dan lingkungan keluarga sebagai pendidik utama dan pertama.

 

Sementara, Bab III Perpres Nomor 87 Tahun 2017 menyebutkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan PPK, mengevaluasi pelaksanaan PPK, dan melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PPK kepada Presiden.

Sedangkan, Mendikbud bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal di bawah kewenangannya dan mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya

Selain itu, Mendikbud bertugas menjalin kerja sama antar-kementerian/lembaga yang mendukung pelaksanaan PPK dan melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya kepada Presiden melalui Menko PMK.

Pemerintah daerah berperan penting dalam PPK , seperti yang tercantum dalam pasal 13 ayat (5), yang menyebutkan Pemda bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenanganannya, menyosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK.

Tak hanya itu, pemerintah daerah bertanggung jawab menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya serta menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK.

Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPK.

Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terlibat dalam PPK. Kemendagri berperan penting untuk mengoordinasikan kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, dan penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan PPK.

sumber (http://edukasi.kompas.com/read/2017/09/07/17050091/permen-tentang-penguatan-pendidikan-karakter-disiapkan-dalam-sepekan)

 

 

Posting oleh Desi Eri K 2 bulan yang lalu - Dibaca 687 kali

 
Tag : #MBS #peranpemerintah #pendidikankarakter

Berikan Komentar Anda

Artikel Pilihan
Bacaan Lainnya
Senin, 31/07/2017 09:59:53
Cerita Pelajar SMA Saat Ajari Anak SD Tidak Bisa Baca

Jakarta Irpan dan Anisa merupakan pelajar SMA yang terpilih menjadi Pengajar Jelajah Nusa 2017 yang diselenggarakan...

Senin, 17/07/2017 09:39:33
Mengintegrasikan PPK, Literasi, 4C, dan HOTS dalam membuat RPP Kurikulum 2013 Terbaru Tahun Pelajaran 2017-2018

Mengintegrasikan PPK, Literasi, 4C, dan HOTS dalam membuat RPP Kurikulum 2013 Terbaru Tahun Pelajaran...

7 Pilar MBS
6. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat Berbasis Sekolah
a. Konsep DasarManajemen hubungan sekolah dan masyarakat berbasis sekolah adalah pengaturan hubungan sekolah dan masyarakat yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip...
Informasi Terbaru
Penelitian
Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kemampuan Mengajar Guru dan Inovasi Pendidikan
Raden Bambang Sumarsonorbamsum@gmail.comUniversitas Negeri Malang, Jl. Semarang Nomor 5 Malang 65145 Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan perilaku kepemimpinan kepala sekolah di SMA Negeri Se-Malang Raya, 2) mendeskripsikan kemampuan mengajar guru SMA Negeri Se-Malang Raya,...
Modul dan Pedoman
Video MBS
Modul MBS
Better Teaching Learning 3 TOT Provinsi...
4 tahun yang lalu - dibaca 15482 kali
TIK sebagai Kecakapan Hidup
TIK sebagai Kecakapan Hidup
4 tahun yang lalu - dibaca 15810 kali
Lembar Presentasi Fasilitator
4 tahun yang lalu - dibaca 17419 kali
Modul Pelatihan Pengawas Sekolah
Modul Pelatihan Pengawas Sekolah
4 tahun yang lalu - dibaca 27363 kali
Info MBS
Plt. Gubsu: MBS Kunci Pengembangan Sekolah
Plt. Gubsu: MBS Kunci Pengembangan...
2 tahun yang lalu - dibaca 4589 kali
Workshop Pengembangan Desain dan Struktur eLearning RC MBS, 25-27 Januari 2016, Sol Marina BSD - Tangerang
Workshop Pengembangan Desain dan...
2 tahun yang lalu - dibaca 5212 kali
Kemendikbud Ajak PGRI Bersama-sama Temukan Solusi  Atas Masalah Pendidikan
Kemendikbud Ajak PGRI Bersama-sama...
2 tahun yang lalu - dibaca 5699 kali
Dikbud Maluku Gelar Bimtek MBS Dan PMP Berbasis Pendidikan Karakter
Dikbud Maluku Gelar Bimtek MBS Dan PMP...
2 tahun yang lalu - dibaca 12304 kali
Didik Prangbakat: Guru MBS Meningggakan Kita
Didik Prangbakat: Guru MBS Meningggakan...
2 tahun yang lalu - dibaca 14165 kali
Workshop Tim Pengembang Bimtek EDS dan MBS
Workshop Tim Pengembang Bimtek EDS dan...
2 tahun yang lalu - dibaca 15561 kali
Kemendikbud Ajak Guru dan Orang Tua Bersinergi Wujudkan Lingkungan Anti Kekerasan Anak
Kemendikbud Ajak Guru dan Orang Tua...
2 tahun yang lalu - dibaca 12326 kali
Kota Probolinggo Siap Terapkan Good Governance
Kota Probolinggo Siap Terapkan Good...
2 tahun yang lalu - dibaca 17248 kali
Follow Us :
Get it on Google Play

©2013-2017 Manajemen Berbasis Sekolah
MUsage: 3.55 Mb - Loading : 2.00298 seconds