Follow Us Email Facebook Google LinkedIn Twitter

Permen tentang Penguatan Pendidikan Karakter Disiapkan dalam Sepekan

Senin, 11/09/2017 14:40:30

50PPK new.jpg


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) terkait Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Peraturan itu merupakan turunan dari Perpres Nomor 87 Tahun 2017.

“Pasti nanti ada Permen. Dalam minggu ini kami siapkan peraturan menteri yang merupakan turunan dari Perpres,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai mendampingi Presiden bertemu dengan pemangku kepentingan pendidikan karakter, Rabu (6/9/2017).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Presiden Jokowi berharap pendidikan karakter dapat berjalan optimal di sekolah-sekolah umum, pesantren, dan madrasah.

Jokowi memastikan Perpres  akan segera ditindaklanjuti dengan membuat petunjuk pelaksanaan dan teknis. Sehingga, peraturan itu dapat diterapkan di lapangan.

"Ini juga memberikan payung hukum bagi menteri, gubernur, bupati, dan walikota dalam menyiapkan anggaran untuk penguatan pendidikan karakter. Baik di madrasah, sekolah, dan di masyarakat. Saya kira kekuatan kepentingan Perpres ini ada di situ," katanya dalam siaran pers yang terima Kompas.com, Kamis (7/9/2017).

Muhadjir Effendy mengatakan, Perpres itu menguatkan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter yang dimulai sejak 2016.

Penguatan Pendidikan Karakter akan diterapkan di satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal. Sesuai pasal 15, pendanaan pelaksanaan PPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masyarakat, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Ketentuan peralihan dalam Perpres PPK itu menegaskan, satuan pendidikan formal yang telah melaksanakan PPK dengan pola lima hari sekolah, tetap dapat meneruskan kegiatan tersebut.

Pasal 9 Perpres menyatakan, penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan formal dapat dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.

“Kan naik ke Perpres, cakupannya semakin luas, tidak hanya di kewenangan Kemendikbud saja. Harinya opsional,” ujarnya.

Penguatan karakter bangsa

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan. PPK bertujuan memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga.

Sinergi antar-satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dibutuhkan dalam PPK yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Salah satu pokok penting pelaksanaan PPK tercantum dalam pasal 2 adalah upaya serius pemerintah untuk merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi berbagai elemen dalam ekosistem pendidikan.

Selain pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, PPK juga menyasar kelompok masyarakat dan lingkungan keluarga sebagai pendidik utama dan pertama.

 

Sementara, Bab III Perpres Nomor 87 Tahun 2017 menyebutkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan PPK, mengevaluasi pelaksanaan PPK, dan melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PPK kepada Presiden.

Sedangkan, Mendikbud bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal di bawah kewenangannya dan mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya

Selain itu, Mendikbud bertugas menjalin kerja sama antar-kementerian/lembaga yang mendukung pelaksanaan PPK dan melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya kepada Presiden melalui Menko PMK.

Pemerintah daerah berperan penting dalam PPK , seperti yang tercantum dalam pasal 13 ayat (5), yang menyebutkan Pemda bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenanganannya, menyosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK.

Tak hanya itu, pemerintah daerah bertanggung jawab menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya serta menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK.

Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PPK.

Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terlibat dalam PPK. Kemendagri berperan penting untuk mengoordinasikan kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, dan penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan PPK.

sumber (http://edukasi.kompas.com/read/2017/09/07/17050091/permen-tentang-penguatan-pendidikan-karakter-disiapkan-dalam-sepekan)

 

 

Posting oleh Desi Eri K 2 bulan yang lalu - Dibaca 698 kali

 
Tag : #MBS #peranpemerintah #pendidikankarakter

Berikan Komentar Anda

Artikel Pilihan
Bacaan Lainnya
Selasa, 17/10/2017 12:50:04
Program Guru Keahlian Ganda Atasi Kekurangan Guru Produktif

KOMPAS.com - Program Keahlian Ganda Diklat IN-2 angkatan pertama telah selesai diselengggarakan di Pusat...

Rabu, 11/10/2017 12:18:29
Pendidikan Informal untuk Penguatan Pembelajaran di Daerah Tertinggal

MASALAH kualitas pendidikan di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) di Indonesia menjadi bahan wajib...

7 Pilar MBS
MBS portal
2. Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah
a. Konsep DasarManajemen peserta didik berbasis sekolah adalah pengaturan peserta didik yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan peserta didik di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis...
Informasi Terbaru
Penelitian
MBS portal
Manajemen Berbasis Sekolah dalam Kerangka Penguatan Otonomi Sekolah
Manajemen Berbasis Sekolah dalam Kerangka Penguatan Otonomi Sekolah   A n s a r Universitas Negeri Gorontalo   Abstrac: School Based Management (SBM) is a gift of freedom (autonomy) to the school to take care of everything related to the operation of the school in order to achieve goals...
Modul dan Pedoman
Video MBS
Modul MBS
Modul Pelatihan Praktik Yang Baik Kelas Awal
Modul Pelatihan Praktik Yang Baik Kelas...
2 tahun yang lalu - dibaca 37743 kali
Contoh Sukses Pelaksanaan MBS
Contoh Sukses Pelaksanaan MBS
4 tahun yang lalu - dibaca 25461 kali
Panduan Advokasi dan Lokakarya Penyusunan Rencana Kegiatan, Anggaran, Supervisi dan Monitoring Program MBS
Panduan Advokasi dan Lokakarya...
4 tahun yang lalu - dibaca 14102 kali
Paket Pelatihan Lanjutan untuk Sekolah dan Masyarakat
Paket Pelatihan Lanjutan untuk Sekolah...
4 tahun yang lalu - dibaca 10649 kali
Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan
Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan
2 tahun yang lalu - dibaca 23298 kali
Panduan Pembelajaran Kelas Rangkap
Panduan Pembelajaran Kelas Rangkap
2 tahun yang lalu - dibaca 26067 kali
Asyik Belajar dengan PAKEM : Kelas Awal
Asyik Belajar dengan PAKEM : Kelas Awal
4 tahun yang lalu - dibaca 23990 kali
Asyik Belajar dengan PAKEM : IPS
Asyik Belajar dengan PAKEM : IPS
4 tahun yang lalu - dibaca 30942 kali
Info MBS
Lewat Teknologi, Anak-anak Muda Bicara Perpecahan Bangsa
Lewat Teknologi, Anak-anak Muda Bicara...
3 bulan yang lalu - dibaca 766 kali
Cerita Pelajar SMA Saat Ajari Anak SD...
4 bulan yang lalu - dibaca 948 kali
Mendikbud: Tanamkan Kejujuran sejak SD
Mendikbud: Tanamkan Kejujuran sejak SD
6 bulan yang lalu - dibaca 1741 kali
Dua Siswa Indonesia Raih Medali di Rusia
Dua Siswa Indonesia Raih Medali di Rusia
6 bulan yang lalu - dibaca 1727 kali
Menristek Dikti Minta Perguruan Tinggi Punya Tata Kelola yang Baik
Menristek Dikti Minta Perguruan Tinggi...
7 bulan yang lalu - dibaca 1646 kali
Lembaga Pendidik Calon Guru Berbenah
Lembaga Pendidik Calon Guru Berbenah
7 bulan yang lalu - dibaca 1485 kali
Guru Honorer Dibutuhkan
Guru Honorer Dibutuhkan
7 bulan yang lalu - dibaca 1643 kali
Wisudha Karya, Satu dari Tiga SMK Maritim Bersertifikat Internasional
Wisudha Karya, Satu dari Tiga SMK...
8 bulan yang lalu - dibaca 1981 kali
Follow Us :
Get it on Google Play

©2013-2017 Manajemen Berbasis Sekolah
MUsage: 3.6 Mb - Loading : 2.04256 seconds