Follow Us Email Facebook Google LinkedIn Twitter

Politisasi Pendidikan & MBS

Minggu, 01/12/2013 14:46:47

02mbs template.jpg

Teguh Triwiyanto. Sesi ketiga seminar MBS di Hotel Olino Kota Malang. Sesi ini dilaksanakan secara panel antara Chairun Mokoginta dan Prof. Dr. Aris Munandar, M.Pd. Chairun Mokoginta Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bolaang Mongondou dalam sesi seminar pagi (30 Nopember 2011) menyampaikan pengalaman legislatif dalam pengembangan MBS. Menurut Chairun Mokoginta, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, termasuk didalamnya eksekutif dan legislatif. Khusus legislatif, dibutuhkan orang yang memiliki kepedulian yang baik terhadap pendidikan, sebab jika tidak memiliki itu maka rentan sekali terjadi politisasi pendidikan. Alih-alih menyerap aspirasi masyarakat, politisasi pendidikan menjadikan mutu pendidikan tergadaikan. Selain pendanaan pendidikan, dibutuhkan antusiasme dari semua kalangan dalam mendukung usaha-usaha pendidikan, termasuk MBS.

Konsistensi terhadap kebijakan dan program-program yang sudah ditetapkan, tidak sekedar mencari popularitas semata-mata. Keyakinan bahwa tugas yang diemban merupakan amanah untuk berbuat terbaik, kalau diberi amanah dibidang pendidikan maka harus bekerja sebaik mungkin untuk bidangnya. Membangun MBS dibutuhkan kemampuan manajerial kepala sekolah, tetapi anasir politik menembus dunia pendidikan. Bahkan di daerah kami banyak guru yang mutasi dan menduduki jabatan struktural karena politisasi pendidikan yang kuat. Bahkan ada sekolah dengan jumlah guru cuma satu orang, sementara penarikan guru menjadi pejabat-pejabat struktural tidak pernah berhenti. Persoalan-persoalan seperti ini harus dihentikan dengan digantikan dengan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan MBS. Untuk mengembangkan MBS di daerah dibutuhkan akuntabilitas, semua harus transparan dan tidak menutupi keuangan.

Pertanggungjawaban anggaran menjadi penting sebagai wujud kepercayaan rakyat kepada penerima amanah, ekesekutif dan legislatif. Saat menyampaikan materinya Prof. Dr. Aris Munandar, M.Pd, Rektor Universitas Negeri Makasar, dari hasil penelitiannya menemukan bahwa 50 persen SD tidak memiliki media komunikasi dengan masyarakat, misalnya buletin atau yang lebih modern yaitu website. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sekolah jarang dalam memberikan umpan balik terhadap kepuasan peserta didik, padahal aktivitas tersebut merupakan aktivitas control terhadap pelaksanaan MBS. MBS merupakan salah satu pendekatan manajemen sekolah yang efektif kalau dilaksanakan dengan baik, beberapa studi menunjukkan hal tersebut. Faktor kepemimpinan di dalam memperoleh proses inovasi di sekolah, kepala sekolah menjadi penting posisinya. Penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu kepala sekolah, maka kepemimpinan sekolah menjadi begitu pentingnya.

Ketika di tanya partisipasi asosiasi profesi yang sangat dekat dengan praktek MBS yaitu Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMAPI) ada beberapa hal yang disampaikan Prof. Aris. Menurut Prof. Aris, ISMAPI Sulawesi Selatan sejak tahun 2006 sampai sekarang terus mendorong peningkatan kapasitas kepala sekolah, ada fakta untuk calon kepala, terdapat 18 kabupaten/kota sudah menjalin kerja sama untuk peingkatan kapasitas kepala sekolah. Proses ini semestinya terjadi dengan provinsi-provinsi yang lain. Tetapi memang di beberapa daerah masih kuatnya politik pendidikan, kapasitas kepala sekolah karenanya sering terabaikan. Sementara itu Subandi (pengawas SD DKI Jakarta) mengatakan kompetensi kepala sekolah perempuan lebih baik dari pada laki-laki, tetapi politisasi pendidikan sering memarginalkannya dengan menjadikan laki-laki sebagai kepala sekolah. Politisasi pendidikan masih menggejala, fenomena tim sukses menjadi salah satu indikatornya. Mutasi ke daerah terpencil juga menjadi salah satu kejadian yang tidak terhindarkan karena politisasi pendidikan (kalau menang akan kemana, tapi kalau kalah mau dikemanakan?).

Sahdiana, dari Yogyakarta mengatakan MBS tidak mungkin terlepas dari unsur-unsur yang terkait, termasuk dukungan masyarakat. Dalam pengelolaan sekolah membutuhkan akuntabilitas dan otonomi, tetapi hak tersebut akan terhambat karena kehadiran kurikulum dan buku yang tersentralisasi. Erni Mularsih dari Sumatera Utara menyampaikan dalam sesi diskusi bahwa MBS semestinya secara massif dilakukan sosialisasi. Pengalaman di daerah kami, perencanaan pendidikan, termasuk sosialisasi program-program MBS, sering membentur tembok legislatif/DPRD. Erni juga menegaskan perlunya perlindungan untuk jabatan kepala sekolah dari politisasi pendidikan. Yusak Wesi dari NTT menyambut persoalan ini dengan tegas-tegas mengatakan bahwa perlu strategi untuk membendung politisasi pendidikan. Strategi yang menjadikan pendidikan sebagai sistem yang imun dari politik praktis, melalui pendidik dan tenaga pendidikan yang bekerja secara profesional. Profesional artinya bekerja dengan standar-standar yang jelas dan terukur.

 

 

Posting oleh mbsadministrator 6 tahun yang lalu - Dibaca 112518 kali

 
Tag : #Politisasi Pendidikan # MBS

Berikan Komentar Anda

Artikel Pilihan
Bacaan Lainnya
Senin, 29/04/2019 07:07:45
Fungsi Kurikulum untuk Kepentingan Pendidikan dan Penjalasannya yang Wajib Diketahui

 Fungsi kurikulum bisa dikelompokkan ke dalam beberapa grup tergantung kepada pihak yang menerimanya. Hal ini...

Selasa, 09/04/2019 07:22:03
PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENGUKURAN IKLIM SEKOLAH BERBASIS WEB

Abstract Abstract: This study aims to produce a product in the form of a web-based school climate information...

7 Pilar MBS
MBS portal
3. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Sekolah
a. Konsep DasarManajemen pendidik dan tenaga kependidikan berbasis sekolah adalah pengaturan pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan yang terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah,...
Informasi Terbaru
Penelitian
MBS portal
PENINGKATAN PARTISIPASI ORANG TUA SISWA DALAM PENDIDIKAN MENUJU GENERASI EMAS INDONESIA
R. Bambang Soemarsono. Pendidikan merupakan suatu proses transformasi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek perilaku lainnya dari generasi ke generasi berikutnya. Bafadal (2013) menyatakan, bahwa” tugas pendidikan adalah mengupayakan agar anak bisa mengenal potensi...
Modul dan Pedoman
Video MBS
Modul MBS
Better Teaching Learning 3 TOT Provinsi...
6 tahun yang lalu - dibaca 23435 kali
TIK sebagai Kecakapan Hidup
TIK sebagai Kecakapan Hidup
6 tahun yang lalu - dibaca 23837 kali
Lembar Presentasi Fasilitator
6 tahun yang lalu - dibaca 27048 kali
Modul Pelatihan Pengawas Sekolah
Modul Pelatihan Pengawas Sekolah
6 tahun yang lalu - dibaca 39330 kali
Info MBS
Dua Siswa Indonesia Raih Medali di Rusia
Dua Siswa Indonesia Raih Medali di Rusia
2 tahun yang lalu - dibaca 8041 kali
Menristek Dikti Minta Perguruan Tinggi Punya Tata Kelola yang Baik
Menristek Dikti Minta Perguruan Tinggi...
2 tahun yang lalu - dibaca 6819 kali
Lembaga Pendidik Calon Guru Berbenah
Lembaga Pendidik Calon Guru Berbenah
2 tahun yang lalu - dibaca 6550 kali
Guru Honorer Dibutuhkan
Guru Honorer Dibutuhkan
2 tahun yang lalu - dibaca 7335 kali
Wisudha Karya, Satu dari Tiga SMK Maritim Bersertifikat Internasional
Wisudha Karya, Satu dari Tiga SMK...
2 tahun yang lalu - dibaca 7240 kali
Pilihan Orang Tua Tergantung
Pilihan Orang Tua Tergantung "Brand"...
2 tahun yang lalu - dibaca 8994 kali
Beasiswa LPDP Dibuka, Jangan Terlewat Batas Pendaftarannya!
Beasiswa LPDP Dibuka, Jangan Terlewat...
2 tahun yang lalu - dibaca 8412 kali
Menggodok SMK, Mengejar Ketertinggalan SDM Berbasis TIK
Menggodok SMK, Mengejar Ketertinggalan...
3 tahun yang lalu - dibaca 8408 kali
Follow Us :
Get it on Google Play

©2013-2019 Manajemen Berbasis Sekolah
MUsage: 3.51 Mb - Loading : 2.98267 seconds